Hak Asasi Manusia

A.           Sejarah dan Perkembangan

Kehancuran yang diakibatkan oleh perang dunia menimbulkan banyak kerugian di banyak negara. Kerugian itu mencakup materi dan jiwa, dimana manusia diperlakukan seperti makhluk yang tidak mempunyai hak apa-apa dan bisa dibunuh kapan saja. Pembantaian bangsa Yahudi di Jerman pada masa pemerintahan Hitler merupakan salah satu contohnya. Hal ini mendorong beberapa negara untuk membentuk suatu perkumpulan yang menaungi hak-hak negara dan manusia yang ada di dalamnya.

Pada tahun 1948 dibuatlah sebuah ketentuan tentang hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh badan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) yang terangkum dalam piagam PBB. Piagam ini berisikan tentang kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diantara anggotanya. Dan hal ini merupakan sebuah bentuk nyata dari ekistensi hak asasi manusia, sebuah hal yang tidak pernah dianggap ada pada masa perang dunia.

Awalnya semua negara mendukung hasil piagam tersebut. Akan tetapi perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah hak-hak tersebut hanya berlaku pada negara-negara kecil dan lemah. Pembantaian dan peperangan tetap terjadi tanpa mengindahkan apa yang menjadi kesepakatan bersama.

Di Palestina, serangan dari Israel terhadap negara tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Perebutan tempat dan negara sebagai sebuah wadah kedaulatan menjadi isu utama terjadinya peperangan tersebut. Tidak hanya orang-orang dewasa yang ikut menjadi korban, akan tetapi anak-anak yang masih dibawah umur juga diajari taktik berperang dan tidak sedikit yang menjadi korban akibat peprangan tersebut.

Belum lagi serangan Amerika kepada Irak yang terjadi 10 tahun belakangan ini. Dengan alasan adanya senjata pemusnah massal yang dipersiapkan oleh pemerintahan Saddam Hussein sebagai alat untuk menghancurkan Amerika, mereka tidak segan-segan untuk membantai penduduk yang ada di dalamnya. Perang berlangsung tanpa ada seorang dan satu negarapun yang mampu mencegahnya. Akibatnya banyak nyawa melayang sia-sia dengan alasan yang tidak jelas. Senjata yang disebut-sebut sebagai isu utama untuk menyerang tidak ditemukan hingga sekarang. Padahal korban sudah bertebaran dimana-mana, baik dari pihak Amerika, terlebih lagi dari pihak Irak yang merupakan sasaran peperangan.

Dari kejadian-kejadian diatas, peranan PBB dalam menjalankan hasil kesepakatan untuk menjaga perdamaian dan hak asasi manusia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hak asasi yang dulunya merupakan salah satu solusi menjaga perdamaian tidak lagi bisa dipertahankan dengan baik. Sampai saat ini universal human’s right (hak asasi manusia universal) belum kelihatan arti sebenarnya dan masih dipertanyakan eksistensinya.

 

B.            HAM dalam Piagam PBB

Sebuah konstitusi dunia yang berjudul “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia” yang dikeluarkan melalui resolusi 217 A (III) diumumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1945. Konstitusi yang termuat dalam Piagam PBB ini menjelaskan bahwa pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama atas seluruh manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Semua orang memiliki hak-hak yang sama dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, antara satu negara dengan negara yang lainnya.

Konstitusi ini memuat 30 pasal yang mencakup tentang pergaulan yang berdasarkan persaudaraan, semua orang dilahirkan dengan hak yang sama, tidak ada perbedaan dari segi apapun. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Setiap orang tidak boleh diperbudak, disakiti, dihukum dan diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi. Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum dimana saja ia berada. Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya dan privasinya. Setiap orang berhak untuk bergerak kemana saja, menetap di negara manapun dan pulang kembali ke negaranya. Setiap orang berhak atas kewarganegarannya dan berhak bekerja dimana saja. Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya. Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.  Dan Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

 

C.           HAM dalam Undang-undang Pemerintah Indonesia

Tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah undang-undang tentang hak asasi manusia yang hidup di negara ini. Undang-undang tersebut terdiri dari 9 bab dengan 106 pasal. Undang-undang ini secara khusus mengatur hak-hak manusia yang berada di Indonesia dan hanya berlaku di Indonesia.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati meleta pada diri manusia, selain mempunyai hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bab pertama berisikan ketentuan umum yang menjelaskan tentang definisi hak asasi manusia, kewajiban manusia serta diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bab ini juga menjelaskan tentang pengertian anak dan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHam).

Bab kedua berisikan asas-asas dasar hak asasi manusia yang mencakup Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Bab ketiga berisikan tentang hak-hak dan kebebasan manusia yang mencakup hak-hak yang ada di bab kedua. Bab ini juga menerangkan tentang hak-hak wanita yang ketika sudah dewasa berhak untuk melakukan apa yang diinginkanya tanpa ada intervensi dari pihak lain termasuk hak untuk bekerja dan menikah. Selain itu bab ini memuat tentang hak-hak anak, hak untuk terus bersama dengan orangtuanya dan hak untuk mendapatkan asuhan dari orangtuanya.

Bab selanjutnya berisikan tentang kewajiban warga negara yang antara lain wajib patuh pada perundanga-undangan yang tertulis maupun tidak tertulis serta wajib menghormati hak asasi manusia. Selain itu juga dijelaskan tentang maksud dan tujuan serta tugas-tugas dari Komnas Ham. Dan diakhiri dengan penutup yang mengingatkan seluruh warga negara untuk mematuhi undang-undang yang berlaku.

 

D.           Analisis Periode Pemerintahan

Hak asasi manusia baru terlihat eksistensinya pasca Orde Baru, dimana presiden Habibi mengumumkan akan adanya undang-undang tentang hak asasi manusia. Pada masa orde baru, hak asasi manusia hampir tidak terlihat eksistensinya. Dimana ketika ada orang yang mencoba menentang pemerintahan yangsudah ada, maka dia akan menghilang dari peredaran. Ada yang ditangkap dan dipenjarakan dan ada yang dibunuh. Ada juga yang diberikan beasiswa ke luar negeri, tapi belum ada kepastian tentang jejak mereka yang menghilang pada masa pemerintahan orde baru.

Setelah reformasi terjadi di Indonesia, keadaan menjadi sedikit berubah. Berita-berita kriminal yang sebelumnya selalu ditutupi sudah diedarkan secara luas kepada masyarakat. Walaupun begitu, isu pembunuhan tetap saja terjadi. Banyak terjadi ledakan-ledakan bom yang merenggut banyak korban, sehingga hak asasi tidak terjaga dengan baik.

Akan tetapi, keadaan indonesia terlihat semakin stabil dan HAM semakin diperlihatkan eksistensinya pada periode pemerintahan terakhir. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu anggota masyarakat juga tidak segan-segan untuk menyuarakan hak-hak mereka yang tertindas oleh prilaku aparat pemerintah maupun oleh bagian dari masyarakat itu sendiri. Walaupun begitu, tindakan pelanggaran atas HAM tetap saja terjadi dimana-mana. Pemerintah juga sudah berusaha untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tersebut agar keharmonisan dan perdamaian tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

 

Deklarasi Universal HAM dalam Piagam PBB pdf

Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s