Pernikahan di Bawah Umur / Dini

A.           Pernikahan Dini dari perspektif Islam

Berkembangnya pernikahan dini atau pernikahan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun tidak lepas dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hisyam ibn `Urwah yang menyatakan bahwa Nabi yang pada saat itu sudah berumur 50-an menikahi Aisyah pada saat usia Aisyah baru menginjak 7 tahun dan menggaulinya pada saat Aisyah berusia 9 tahun. Hadis ini tidak bisa dijadikan landasan dalam beribadah melakukan pernikahan karena hadis ini bersifat khabariyah (berita). Hadis khabariyah tidak mempunyai kekuatan hukum untuk melegalkan sebuah prilaku masyarakat. Selain itu, hadis ini hanya diriwayat oleh Hisyam seorang, tidak ada riwayat lain yang mendukung dalam matan yang serupa.

Dalam melakukan pengujian ini, penulis meminjam hasil penelitian seorang muslim yang diterbitkan dalam journal di internet. Ada beberapa langkah yang digunakan untuk menguji legalitas hadis tersebut untuk dijadikan sebagai dalil yang membolehkan menikahi wanita di bawah umur seperti yang dilakukan oleh syekh Puji. Langkah-langkah tersebut antara lain :

 

Menguji ke’adilan dan kedhabitan Rawi (Hisyam bin ‘Urwah)

Hisyam meriwayatkan hadis ini setelah lawatannya ke Iraq dalam jangka waktu yang lama dan berpindah ke Madinah pada usia tuanya. Ya’qub Ibn Syaibah mengatakan : “Hisyam sangat bisa dipercaya (tsiqah), riwayatnya bisa diterima, kecuali apa-apa yang ia ceritakan setelah pindah ke Irak”.[1]

Selain itu Madinah banyak melahirkan rawi-rawi yang bisa dipercaya kualitas hadisnya seperti Malik bin Anas, tetapi tidak ada rawi lain yang meriwayatkan hadis ini selain dari Hisyam. Imam Malik bahkan menolak hadis yang diriwayatkan dari Hisyam.[2] Selain itu al Zahabiy mengatakan bahwa ketika mencapai masa tuanya, ingatan Hisyam
mengalami kemunduran yang mencolok.[3]

 

Perbandingan umur Aisyah dan Fatimah

Ibn Hajar mengatakan bahwa Fatimah dilahirkan pada saat Ka’bah dibangun kembali, yaitu pada saat Nabi berusia 35 tahun dan usia Fatimah lebih tua 5 tahun daripada Aisyah.[4] Jika memang seperti itu, berarti usia Fatimah ketika Nabi (berusia 52 tahun) menikahi Aisyah adalah 17 tahun dan usia Aisyah adalah 12 tahun. Hal ini tentu bertentangan dengan hadis diatas.

 

Perbandingan usia Aisyah dengan kakaknya yang bernama Asma’

Ibn Katsir mengatakan bahwa Asma’ meninggal pada tahun 73 H ketika berumur 100 tahun.[5] Ibn Hajar dal kitab Taqrib al Tahzib juga mengatakan bahwa Asma’ hidup sampai berumur 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 H. Dan menurut sebagian besar ahli sejarah, perbedaan usia antara Asma’ dan Aisyah adalah 10 tahun. Jadi jika asma’ meninggal pada tahun 73 H saat berumur 100 tahun, maka pada saat hijrah umur Asma’ adalah 27 atau 28 tahun. Dan ini berarti umur Aisyah adalah 17 atau 18 tahun ketika Nabi menikahinya.

 

Berdasarkan teks Al Qur’an tentang pemeliharaan anak yatim

Dalam surah an Nisa’ ayat 5 dan 6 tentang pemeliharaan anak yatim dijelaskan bahwa dalam memelihara anak yatim hendaklah dipelihara oleh seorang muslim hingga ia mencapa usia nikah, yaitu dimana ia memiliki kecerdasan untuk mengelola hartanya sendiri. Dan menurut sebagian psikolog anak mengatakan bahwa tidak mungkin seorang anak yang berumur 9 tahun mempunyai kecerdasan seperti itu, dimana pada saat-saat itu kebanyakan dari mereka sedang asyik-asyiknya bermainan dengan teman sebaya mereka. Dan seorang anak memiliki kecerdasan untuk mengelola keuangan serta siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah ketika berusia 15 tahun keatas.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa hadis yang menyatakan Nabi menikahi Aisyah ketika berusia 9 tahun bertentangan dengan riwayat dan pendapat kebanyakan ulama hadis. Selain itu matn hadis tersebut juga mengandung kesan bertentangan dengan ayat Al Qur’an yang berbicara tentang anak yatim. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan pernikahan dengan anak-anak di bawah usia dewasa atau di bawah 16 tahun menurut aturan pemerintah Indonesia.

 

B.            Pernikahan Dini Menurut Teori Sosiologi

Dalam memberikan penjelasan atas masalah ini secara sosiologi,penulis menggunakan teori Sosiologi-Fenomenologis yang dikembangkan oleh Alfred Schuzt. Beliau mengatakan bahwa fenomenologi adalah sebuah studi tentang cara dimana fenomena (hal-hal yang kita sadari) muncul kepada kita melalui panca indra. Fenomenologi yang digunakan dalam ilmu sosial adalah mengidentifikasi masalah yang ditangkap oleh indrawi kemudian ditarik kepada realitas yang penuh dengan objek-objek yang mengandung makna.[6] Secara hematnya, fenomenologi adalah salah satu alat bantu untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian dianalisis dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial.

Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena yang cukup mengejutkan bagi masyarakat Islam kontemporer, karena pernikahan seperti ini sudah dilarang di beberapa negara muslim seperti Mesir yang telah menetapkan aturan pada tahun 1923 agar tidak melegalkan pernikahan dibawah 18 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri.[7] Fenomena ini timbul karena adanya kesalahan di dalam memahami konsep yang terdapat dalam kitab suci sekunder suatu agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh teori diatas, fenomena muncul karena adanya tanggapan indrawi terhadap sesuatu yang kemudian diolah di dalam otak dan memproyeksikannya sebagai sesuatu yang baru dalam realita.

Di dalam sebuah struktur sosial yang sudah mapan, hal-hal baru yang berada di luar jalur sistem yang sudah ada merupakan sebuah pelanggaran yang akan merusak sistem yang sudah mapan tersebut. Oleh karena itu, jika fenomena ini tidak ditanggapi dengan serius, maka dampaknya akan fatal. Struktur sosial yang sudah berjalan dengan fungsinya masing-masing akan mengalihkan dari jalur yang sudah ada.

Lebih jelasnya, jika pernikahan yang selama ini terjadi pada masyarakat kota dan sebagian besar masyarakat desa adalah pernikahan yang dilegalkan oleh masyarakat dengan syarat telah mencapai batas umur tertentu, maka pernikahan yang berada di luar syarat tersebut merupakan sebuah pelanggaran atas ketetapan yang berlaku. Dan hal tersebut jika tidak ditanggapi dengan serius oleh pengatur struktur (pemerintah), maka akan terjadi pelanggran-pelanggaran lain yang nantinya akan merusak aturan yang sudah baku. Dengan begitu, masyarakat akan dengan mudahnya melakukan pernikahan tanpa harus mengindahkan peraturan pemerintah dan pemerintah tidak bisa lagi mengatur masyarakat dalam hal ini.

Hal ini tentu akan merubah paradigma masyarakat yang sudah terikat dengan fungsionalisme struktural menjadi masyarakat yang berparadigma konflik. Akibatnya akan terjadi perpecahan di dalam masyarakat dan dampak jangka panjangnya adalah runtuhnya sistem bernegara yang disebabkan tidak ada lagi masyarakat yang patuh pada pemerintahnya.

 

C.           Tanggapan Pemerintah terhadap Pernikahan Dini

Pada tanggal 3 Oktober 2008 diadakan konferensi pers di gedung Depkominfo untuk menanggapi pernikahan antara Pujiono dan Ulfa. Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pemberdayaan Perempuan, ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan MUI yang diwakili oeh Komisi Komunikasi dan Informasi MUI.

Dalam kesempatan ini, Meutia Hatta menyampaikan secara langsung bahwa Pujiono telah melanggar beberapa lapis Undang-undang. Menikahi anakdibawah umur melanggar UU No, 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun. Jika ada eksploitasi dari pihak keluarga perempuan dan Pujiono, maka hal ini melanggar UU tentang Tenaga Kerja. Selain itu, pernikahan dini bisa membawa resiko yang besar bagi fisik dan mental seorang anak. Secara biologis, tubuhnya belum siap untuk melakukan kewajiban kepada suaminya dan melahirkan anak. Pernikahan dini juga bisa beresiko usia perkawinan yang pendek. Sehingga nantinya akan muncul janda-janda muda yang tentu sangat mengguncang psikis anak tersebut. Belum lagi jika nantinya mereka menikah dengan suami yang baru. Bergonta-ganti pasangan dan melahirkan dalam rentang waktu yang dekat akan menyebabkan resiko terkena kanker. Ini tentu akan melanggar hak kesehatan reproduksi wanita.

Dari sudut pandang hak perlindungan anak, ketua KPAI dengan tegas menentang pernikahan dini tersebut. Menurutnya, pernikahan dini telah melanggar UU tentang perlindungan anak. Terutama pada UU No. 23 tahun 2002 pasal 26c yang menyatakan bahwa semua orangtua wajib melindungi anaknya dari pernikahan dini. Selain itu pemerintah juga menerapkan wajib belajar 9 tahun. Hal ini berart Pujiono telah melanggar pasal berlapis-lapis dan harus diberi hukuman yang akan membuat ia dan orang lain jera melakukannya.

Sedangkan tanggapan dari MUI adalah pernikahan dini telah melanggar beberapa fatwa MUI yang dikeluarkan berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 dan tidak mengakui status pernikahan “di bawah tangan” atau pernikahan sirri karena tidak tercatat pada lembaga negara. Said Budairy selaku perwakilan dari MUI menambahkan : “Rumah tangga bagaikan markas kehidupan manusia. Jika tidak ada kesetaraan seperti yang terjadi antara Pujiono dan Ulfa, maka pernikahan ini tidak maslahat. Selain itu, pernikahan dini tidak mengandung kesetaraan di dalamnya”.

 

KESIMPULAN

Pernikahan dini bukanlah merupakan suatu solusi yang tepat di dalam menjalani kehidupan. Dogma agama yang tertanam kuat harus dilakukan penafsiran ulang yang sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Selain itu, pengaruh sosial yang muncul akibat dari perbuatan itu juga harus dipertimbangkan. Masyarakatawam yang mengangap seseorang yang punya kelebihan ilmu agama tentu akan menuruti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini tentunya akan mengganggu keseimbangan sosiosistem yang sudah baku pada masa sekarang.

Selain itu juga, pemerintah membuat peraturan agar tidak terjadi ketimpangan dan penyelewengan dengan menggunakan dalil HAM dan agama untuk memenuhi kepentingan individual. Pemerintah tentubukan orang bodoh yang menetapkan aturan tanpa melakukan penelitian lebih dulu, penelitian yang intensif agar keputusan yang dihasilkan bisa membawa kesejahteraan bagi warga negara.

Setelah melakukan pengamatan dan pembacaann ulang terhadap pernikahan dini, dapatlah kita menyimpulkan bahwa pernikahan seperti itu terlarang bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan hikmah. Tentu saja Islam ekstra hati-hati dalam menanggapi hal ini dan tujuan Islam adalah untuk kemaslahatan bersama. Dan dengan menggunakan ilmu sosial, kita bisa meneliti lebih lanjut apa yang tidak dijelaskan dalam dogma agama agar semuanya bisa dijalani dan dilaksanakan dengan bijak.

 

DAFTAR PUSTAKA

Multiply.com/journal

Media.or.id

Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994


[1]  Ibn Hajar al ‘Asqalaniy, Tahzib at Tahzib, Dar Ihya al Turats al Islami, t. t, t. tp, juz 11, hal. 50

[2]  Ibid.

[3]  Al Zahabiy, Mizan al I’tidal fi Naqd ar Rijal, al Maktabah al Athriyyah, Pakistan,  juz 4, hal. 301

[4]  Ibn Hajar al ‘Asqalaniy, al Ishabah fi Tamyiz as Shahabah, Maktabah al Riyadh al Hadits, Riyadh, 1978, juz 4, hal. 377

[5]  Ibn Katsir, al Bidayah wa al Nihayah, Dar al Fikr al ‘Arabi, Giza, 1933, juz 8, hal. 372

[6]  Ian Craib, Teori-teori Sosial Modern, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 128-129

[7]  Lihat Women in Muslim Family Law karya John L. Esposito.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s