Kewajiban dan Penggelapan Pajak Dalam Hadis

Oleh

Hikmawati Sultani

Pendahuluan

Pembahasan pajak merupakan bukan Sesutu yang baru lagi dalam kajian keislaman. Meskipun begitu, status pajak sendiri masih menjadi suatu perdebatan di antara para ulama, apakah pemungutan dan pembayaran pajak itu suatu kewajiban atau malah suatu keharaman. Masing-masing mengeluarkan pendapat berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan hadis. Ketika permasalahan status mendapatkan titik terangnya, masalah selanjutnya adalah system/tata cara pemungutan dan penggunaan serta pengelolaannya. Bagimana sistem pajak di zaman Nabi? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ulama-ulama kita (berdasarkan al-Qur’an dan hadis) ataukah terjadi penyelewengan penyalahgunaan hasil pajak berupa penggelapan pajak/korupsi. Bagaimanakah hadis memandang pajak?

Pajak: Definisi, Fungsi, dan Hukum serta Aplikasinya di Indonesia

Pajak dalam bahasa Arab dikenal dengan nama العشور. Al-‘Usyr jamaknya adalah al-‘usyúr dalam Lisan al-‘Arabi diartikan dengan pajak harta perdagangan yang diambil dari ahlu al-zimmi, dan dalam hadis, al-‘usyur tidak dibebankan pada kaum muslimin, melainkan hanya pada penduduk Yahudi dan Nasrani. Abu Hanifah berpendapat bahwa adapun pajak terhadap orang-orang muslim diambil manakala mereka masuk suatu wilayah/negara untuk melakukan aktivitas perdagangan.[1] Ada pula المكس istilah pada zaman jahiliah yang bermakna memungut pajak secara zalim terhadap pedangan di pasar,[2] atau juga bisa disebut الضريبة, yang artinya adalah pungutan berupa pajak jalan, tanah dan sebagainya,[3] الخراج yang berarti pajak namun biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara umum.[4] Ada pula istilah الجزية yang maknanya pajak kepala atau upeti.[5] Jizyah ini adalah istilah pajak yang khusus ditujukan pada ahlu al-zimmi atau penduduk non-Muslim yang tinggal menetap di wilayah/Negara Islam sebagai pajak jasa pemeliharaan jiwa.

Definisi pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 butir 1: “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[6]     Pajak dalam KBBI adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya; atau hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.[7]

Ada sebagian orang yang menyamakan pajak dengan zakat, sehingga mewajibkan pajak layaknya kewajiban pada zakat, padahal keduanya berbeda baik dari segi nama, dasar hukum, waktu, maupun segi obyek dan pemanfaatan. Adapun rincian perbedaannya:

  1. dari segi nama: zakat berarti bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedang pajak berarti beban atu upeti.
  2. dari segi dasar hukum: kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al Qur’an dan hadist-hadits Rasulullah Saw. yang bersifat tegas dan qath’i. Pajak ketetapannya bersifat ijtihad para ulama atau bahkan hanya keputusan dari para pejabat untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.
  3. dari segi waktu: zakat berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat, sehingga kewajibannya bersifat tetap dan terus-menerus. Sedang pajak ketetapannya bersifat temporal, tergantung kepada kebutuhan negara.
  4. Dari segi subyek: zakat diwajibkan khusus kepada kaum muslimin, sedang pajak dikenakan kepada setiap warga negara baik yang muslim maupun non-muslim.
  5. dari segi obyek dan pemanfaatannya: obyeknya, tidak semua barang wajib dizakati dan kadarnya ditentukan al-Qur’an dan hadis, serta pemanfaatannya ditujukan pada 8 golongan yang ditetapkan di dalam QS. al-Taubah: 60.[8] Sedang pajak, obyek dan kadar serta aturan pemungutannya diserahkan kepada aturan yang ditetapkan oleh negara dan dimanfaatkan pada hampir seluruh sektor kehidupan.

Pajak ini sendiri memiliki fungsi yang terbagi ke dalam dua fungsi: sebagai sumber keuangan untuk kas negara (budgetair) dan pengatur (regularend), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur / malaksanakan kebijakan pemeritah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.[9] Nah, di Indonesia sendiri, secara garis besar pajak digolongkan ke dalam dua aspek: pertama, pajak negara/pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak[10] yang meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM), bea meterai, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh daerah provonsi, daerah kabupaten, daerah kota untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing yang meliputi PBB pedesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak parkir.

Hukum pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Jadi hukum pajak adalah suatu kewajiban warga negara yang bersifat memaksa, dimana pengaturannya diserahkan kepada negara sesuai UU yang berlaku.

Adapun sistematika hukumnya terbagi ke dalam dua garis besar; hukum pajak materil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma tentang subyek pajak, objek pajak, tarif pajak dan sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat cara-cara untuk mewujudkan hukum pajak materil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formal antara lain memuat: tata cara (prosedur) penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan pengawasan, kewajiban mengadakan pembukuan atau pencatatan, dan prosedur pengajuan surat keberatan, banding dan sebagainya.[11]

Aplikasi pajak di Indonesia sendiri meliputi sistem pajak yang terperinci pada; a.) penghitungan pajak sesuai dengan UU PPh dan UU PPN, b) penyetoran pajak yang meliputi penyetoran ke kas negara melalui kantor pos atau pun bank penerima pembayaran, menggunakan Surat Setoran Pajak, serta batas waktu yang ditentukan oleh UU, c) pelaporan pajak meliputi perhitungan dan penyetoran pajak, dengan surat pemberitahuan (SPT) serta memuat batas yang ditentukan.

Di Indonesia, Implikasi kewajiban penetapan pembayaran pajak ini menghasilkan beberapa sanksi hukum administrasi bagi orang wajib pajak yang terlambat atau lewat membayar pajak ataupun sengaja menghindari pajak. Sanksi bagi pihak wajib pajak, pihak ketiga dan aparatur pemerintahan:[12]

  1. sanksi pemberian bunga yang meliputi: bunga pembayaran sebesar 2% per bulan bagi yang tidak membayar pajak pada waktunya kemudian membayarnya sendiri sebelum dilayangkan Surat Tagihan Pajak. Bunga penagihan melalui STP sebesar 2% per bulan bagi orang yang telah melewati batas pembayaran. Bunga ketetapan, yakni bunga yang dimasukkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagai tambahan terhadap pokok pajak dan jumlahnya 2% per bulan.
  2. sanksi berupa kenaikan 50% dan 100% bagi orang wajib pajak yang diterbitkan SKPKB karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah dilayangkan Surat Teguran.
  3. sanksi berupa denda sebesar 50.000 bagi yang tidak menyampaikan SPT Masa dalam waktu yang telah ditentukan/masa perpanjangan, denda 100.000 bagi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesuai waktu yang telah ditentukan, bahkan hingga 200% bagi yang menghindari pajak.
  4. sanksi disiplin bagi aparatur pemerintah dengan cara teguran atau pemberhentian secara tidak hormat.
  5. sanksi pihak ketiga dikenakan denda 7.500.000 untuk setiap pelanggaran bagi PPAT yang melanggar ketentuan pasal 24 (1 & 2) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan 250.000 bagi yang terlambat memberikan laporan bulanan atas pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selain itu adapula sanksi pidana bagi wajib pajak yang termuat dalam pasal 38, 39 UU KUP yang menetapkan nominal denda serta lamanya hukum kurungan pada wajib pajak sesuai dengan tingkat pelanggaran dalam pajak. Selain sanksi pajak, adapula pengurangan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak atas penghasilan karyawan (PPh 21) hanya mengenal tiga macam komponen pengurang untuk menenukan PKP: biaya jabatan/pensiunan, Iuran THT/pensiun, dan PTKP. UU telah menentukan bahwa zakat dapat dikurangkan dari PKP. Cuma mekanismenya yang belum diatur.[13]

Sistem Pajak di Masa Nabi

Sistem pajak yang diaplikasikan pada masa Rasulullah Saw. Yakni sistem jizyah yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya Ahli Kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer, dan lain sebagainya.

Adapun jumlah besarnuya pajak yang dibebankan pada masa itu sejumlah 1 dinar/ tahun. Wajib pajak hanya erbatas bagi orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Sedangkan perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Inilah kebijakan Rasulullah dengan menimbang unsur-unsur kemanusiaan dalam menetapkan pajak.

Sistem pajak dengan istilah kharaj, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separo hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai konpensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembanganya, kharaj menjadi sumber pemasukan bagi negara.[14]

Sedangkan sistem ‘usyr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya 200 dirham. ‘usyr ini diwajibkan pada komoditas perdagangan ekspor-impor dalam sebuah negara Islam. ‘Usyr juga dipungut terhadap pedagang kafir zimmi yang melewati perbatasan sebagai konsekuensi dari perjanjian damai. Adapun pajak lain yang dipungut dari kaum muslimin yakni terbatas pada pajak sebagai jaminan/santunan sosial serta untuk mendanai perang serta kebutuhan mendesak.

Kewajiban dan Penggelapan Pajak Perspektif Hadis

Para ulama benar-benar sangat hati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.[15] Nah, bagaimana pajak menurut perspektif hadis? Apakah pajak ini suatu kewajiban yang dikenakan merata pada penduduk yang hidup di suatu wilayah/Negara tanpa memandang agamanya? Sebenarnya para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai hukumnya, namun semuanya berpegang pada hadis, baik yang menghalalkan maupun yang mengharamkan bahkan sampai pada tingkat mewajibkan. Bagi yang mengharamkan berpegang pada hadis Nabi:

عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ.[16

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw. berkata: “Tidak akan masuk Surga orang yang mengambil pajak secara zhalim.

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ.[17

Dari Abu al-Khair berkata: Maslamah bin Mukhallad waktu itu dia adalah seorang Amir di Mesir menawarkan Ruwaifi’ bin Tsabit al-Anshari untuk mengurus harta al-‘usyur (sepersepuluh yang diwajibkan pada hartaaa dagangan), dia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Orang yang memungut cukai itu di Neraka”.

Al-Qardhawi dalam penelitiannya tentang pajak menyatakan bahwa kebanyakan hadis-hadis yang mencela al-maks tidak dapat dipertanggungjawabkan keshahihannya. Adapun hadis-hadisnya yang shahih, maka tidak mengandung penegasan tentang larangan memungut pajak secara mutlak.[18]

Al-maks di sini bisa bermakna pajak dan pemungutan harta orang lain secara zalim dan sewenang-enang guna kepentingan sendiri ataupun golongan. Nah, kalau pemungutannya bertujuan untuk kepentingan rakyat  yang disertai dengan prinsip keadilan dan kebenaran, penulis fikir bukan masalah yang perlu diperdebatkan. Apalagi menolak mentah-mentah ketentuan pemerintah terhadap pajak yang telah jelas tujuannya kembali kepada rakyat pula. Rakyat bebas menikmati layanan public yang didanai dari pajak mereka tadi. Namun jika terjadi penyimpangan pada pengeluaran dan pengalokasian dana pajak serta jauh dari tujuan asalnya yakni kesejahteraan rakyat, maka status pajaknya berubah menjadi haram dan bisa diajukan protes ataupun banding pada badan pengurus pajak negara.

Bagi pihak yang menghalalkan/membolehkan pajak berlandaskan pada dalil:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.[19

Dari ‘Amir dari Fatimah binti Qais ia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya di dalam harta kalian terdapat hak selain zakat.”

Selain itu, ada pula kaidah ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب (sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu wajib). adapula kaidah تفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlalat yang lebih besar), dan kaedah lainnya يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام  (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Dari kaedah-kaedah ini lahirlah prinsip yang dapat memperkokoh keabsahan pajak: kriteria pokok semua alokasi pengeluaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan, kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan dari pada kepentingan minoritas yang lebih sempit, suatu pengorbanan/kerugian pribadi dapat ditimpakan untuk menyelamatkan kerugian public, dan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil, siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos, dan sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka sesuatu itu wajib hukumnya.[20] Penulis mengambil sisi positif dari pengambilan pajak yakni walaupun merasa sedikit rugi dan terbebani namun kerugian itu dibayar dengan keuntungan berupa penggunaan fasilitas, pembangunan dan keamanan.

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Mᾰl kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain di samping kewajiban zakat.[21] Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. [22

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.

Adapun dalam fiqh Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan.[23] Zakat pada dasarnya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang miskin. Sementara itu di sektor lain butuh dana yang lebih besar dan tidak kalah penting dari kesejahteraan rakyat miskin. Tentu saja dana yang terkumpul dari zakat tidak cukup untuk mendanai kegiatan negara dalam berbagai aspek. Maka dari itu, ditemukan solusi berupa kenakan pajak bagi seluruh warga negara, namun sekali lagi perlu melihat kondisi orang yang dikenai pajak. Jadi kondisi orang wajib pajak menentukan batasan ketentuan pajaknya.

Monzer Kahf berpendapat bahwa pemungutan pajak diperbolehkan dengan memerhatikan beberapa hal urgen seperti: pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak, orang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak, pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat, serta pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syari’ah.[24] Kesimpulannya pajak dapat dikenakan dan dibebankan di bawah sistem Islam dengan syarat hendaknya pajak tersebut diperlukan untuk pengembangan dan pertahanan negara serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Syarat penetapan kewajiban pajak: pemungutan pajak menjadi suatu kewajiban apabila keadaannya sangat mendesak, di mana tidak ada sumber dana lain selain dari pajak, hasil pajak hendaknya tidak disalahgunakan untuk hawa nafsu dan maksiat atau pun untuk kepentingan pribadi, badan, kelompok maupun partai tetapi sasarannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan pemungutannya harus adil, merata dan tidak memberatkan orang wajib pajak (tergantung kemampuan ekonominya), dan hendaknya pemerintah melakukan musyawarah dengan para ahli/ ulama sebelum mengambil kebijakan pajak, serta sifatnya temporal tidak diterapkan secara terus menerus.

Penggelapan pajak dapat diartikan sebagai penyimpangan atau penyelewengan uang pajak atau istilah kerennya korupsi. Petugas pajak yang bersekongkol dengan wajib pajak dan mengajari bagaimana memperkecil tagihan pajak sembari menerima “hadiah, uang pelicin” dari wajib pajak tersebut juga termasuk korupsi juga. Tindakan ini dikecam dan dinyatakan sebagai tindakan yang zalim karena dampaknya merugikan rakyat dan mengancam stabilitas keuangan negara. Dalam hadis-hadis yang dicantumkan sebelumnya menyebutkan hukuman pemungutan pajak yang zalim  mengantarkan pelaku pada hukuman tidak dimasukkan ke dalam Surga melainkan ditempatkan kepada Neraka. Hukuman bagi pelaku penggelapan pajak bisa diterapkan hukum rajam seperti hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ.[25

Akhirnya wanita itu ditanam dalam tanah hingga sebatas dada. Setelah itu beliau memerintahkan orang-orang supaya melemparinya dengan batu. Sementara itu, Khalid bin Walid ikut serta melempari kepala wanita tersebut dengan batu, tiba-tiba percikan darahnya mengenai wajah Khalid, seketika itu dia mencaci maki wanita tersebut. Ketika mendengar makian Khalid, Nabi Allah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tenangkanlah dirimu wahai Khalid, demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak niscaya dosanya akan diampuni.” Setelah itu beliau memerintahkan untuk menshalati jenazahnya dan menguburkannya.”

Mengomentari tentang beberapa hadis yang mencela profesi pajak, Imam Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah yang agung, diantaranya ialah: “Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya) dikarenakan mengambil hak orang lain dan mengalokasikannya pada bukan tempatnya, dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti.[26]

Adapun hukuman lain bagi koruptor selagi di dunia bisa dita’zir, dikenakan denda, penyitaan aset hasil korupsi, diberhentikan secara tidak hormat. Bahkan hukuman terberat bagi perampok dalam al-Qur’an adalah dibunuh, disalib, dieksekusi tangan-kaki secara silang, dibuang ke tempat pengasingan dan lain sebagainya. Perampok dan koruptor sama-sama mengambil harta yang bukan milik dan haknya secara zalim. Meskipun kebanyakan koruptor melakukan kezaliman secara sembunyi-sembunyi ataupun terrang-terangan.

Penutup

Pengistilahan pajak dalam bahasa Arab beragam sesuai bidang yang dikenakan wajib pajak. Misalnya, ‘Usyr yang sasaran kena pajaknnya adalah kafir zimmi yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor-impor. Jizyah yang mana sasaran kena pajaknya adalah kafir zimmi, khususnya Ahli Kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer, dan lain sebagainya.  Adapula kharaj yaitu pajak bumi yang direbut oleh kaum muslimin lewat peperangan kemudian dikembalikan kepada para pemiliknya. Nah, sebagai imbalan, para pemilik diwajibkan mengeluarkan PBB kepada negara/pemerintah Islam. Adapula al-Maks: namun ini adalah pajak di zaman jahiliyah yang dihapuskan oleh Islam dikarenakan proses pemungutannya melalui kekerasan. Sedangkan istilah al-dharibah adalah istilah pajak yang berlaku umum yakni pajak yang diambil dari kaum muslimin dan non-muslim.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pajak perspektif hadis bisa menghasilkan 2 jawaban: halal/wajib maupun haram. Menjadi suatu kewajiban bilamana negara memang sangat membutuhkan dana yang lebih besar dan tidak ada sumber lain selain dari pemungutan pajak. Menjadi suatu keharaman apabila pemungutan pajak dilakukan secara paksa dan sewenang-sewenang dan digunakan sserta dialokasikan pada tempat yang salah. Dalam pelaksanaan pemungutannya hendaknya melihat kondisi ekonomi wajib pajak, serta pemungutan dan pengalokasian/pemanfaatan dilakukan secara adil dan merata serta hendaknya pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan melakukan musyawarah dengan cendekiawan/ulama.

Di Indonesia sendiri pajak telah diatur dalam UU KUP, di mana di dalamnya pajak dinyatakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara, baik pembayarannya ini dilakukan secara baik-baik atau pun dengan tindakan pemaksaan. Tentu hal ini kontradiksi dengan hadis shahib al-maks yang diharamkan dalam Islam dan diganjar dengan Neraka. Namun pemerintah mempunyai landasan sendiri dalam penetapan status wajib pada pajak. Misalnya, pajak sebagai pemasukan yang sangat penting bagi negara karena karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Intinya adalah pajak yang dibayar adalah untuk kesejahteraan kita sendiri.

Yang menjadi permasalahan jika dalam pelaksanaannya, petugas pajak melakukan penggelapan hasil pajak. Dalam melaksanakan tugas hendaknya petugas pajak memegang teguh prinsip amanah akan hasil pajak yang dipercayakan rakyat pada petugas pajak dan benar-benar untuk kesejahteraan social masyarakat. Adapun mereka yang tetap saja melakukan perbuatan zalim ini, menurut informasi hadis tempatnya adalah Neraka dan pemblokiran pintu Surga bagi mereka. Wallahu a’lam bi al-shawab.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Ahmad, Imam. Musnad Ahmad dalam Program al-Maktabah al-Syamilah, juz. 34.

Daud,  Abu. Sunan Abi Daud dalam Program al-Maktabah al-Syamilah, juz. 8.

https://www.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia-dengan-hukum-allah/konsep-pajak-pada-masa-rasulullah-dan-khulafa-al-rasyidin/10150610051838522, diakses pada anggal 14 Juni 2013.

Kholis, Nur. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasnya Di Indonesia, http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/, diakses pada tanggal 3 Juni 2013.

Madany, A. Malik. Pajak dalam Perspektif Fiqh Islam dalam jurnal al-Jami’ah. No. 56 Th. 1994.

Mandzur, Ibnu. Lisan al-‘Arabi dalam Program al-Maktabah al-Syamilah. Juz. 4.

Muslim, Shahih Muslim dalam Program al-Maktabah al-Syamilah. Juz. 9.

Program Terjemah Munawir oleh versi 1.0.0, al-Wustho, 2010.  dapat diakses di http://www.munawir.com.

Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak. Jakarta: Salmba Empat, 2007.

Resmi, Siti. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Suhartono, Rudi. Wirawan W. Ilyas, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: KUP. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi dalam Program al-Maktabah al-Syamilah. Juz. 3

Widodo , Widi. Dedy Djefris, “Bagaimanakah Pandangan Agama Terhadap Pemungutan Pajak”, dalam Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta, 2010.

Yani, Ahmad. Seni Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan. Jakarta: Kencana, 2006.

Zuraida,Ida. L.Y. Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

[1] Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arabi dalam Program al-Maktabah al-Syamilah. Juz. 4, hlm. 568.

[2] ‘Aun al-Ma’bud,

[3] Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arabi…, juz. 1, hlm. 547.

[4] Ibnu Mandzur, Lisan al-‘Arabi…, juz. 2, hlm. 249.

[5] Program Terjemah Munawir oleh versi 1.0.0, al-Wustho, 2010.  dapat diakses di http://www.munawir.com.

[6] Rudi Suhartono, Wirawan W. Ilyas, Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: KUP (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 2.

[7] Program KBBI versi 1.3.

[8] $yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[9] Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 2.

[10] Lihat ida Zuraida, dan L.Y. Hari Sih Advianto, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 8.

[11] Nur Kholis, Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasnya Di Indonesia, http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secara-produktif-di-indonesia/, diakses pada tanggal 3 Juni 2013.

[12] Lebih lengkapnya baca Y. Sri Pudyatmoko, Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak (Jakarta: Salmba Empat, 2007), hlm. 21-24.

[13] Ahmad Yani, Seni Praktis Perpajakan: Solusi Masalah Pajak Penghasilan (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73-74.

[14] https://www.facebook.com/notes/ganti-hukum-buatan-manusia-dengan-hukum-allah/konsep-pajak-pada-masa-rasulullah-dan-khulafa-al-rasyidin/10150610051838522, diakses pada anggal 14 Juni 2013.

[15] Widi Widodo dan Dedy Djefris, “Bagaimanakah Pandangan Agama Terhadap Pemungutan Pajak”, dalam Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 24.

[16] Abu Daud, Sunan Abi Daud dalam Program al-Maktabah al-Syamilah, juz. 8, hlm. 160.

[17] Imam Ahmad, Musnad Ahmad dalam Program al-Maktabah al-Syamilah, juz. 34, hlm. 364.

[18] A. Malik Madany, Pajak dalam Perspektif Fiqh Islam dalam jurnal al-Jami’ah. No. 56 Th. 1994. hal. 31.

[19] Imam al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi dalam Program al-Maktabah al-Syamilah. Juz. 3, hlm. 68.  قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ وَأَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ يُضَعَّفُ وَرَوَى بَيَانٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ قَوْلَهُ وَهَذَا أَصَحُّ.

[20] Lihat Widi Widodo dan Dedy Djefris, Moralitas…, hlm. 78-79.

[21] Pajak dalam Islam, http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/pajak-dalam-islam.html, diakses pada tanggal 3 Juni 2013.

[22] QS. al-Hujurat: 15. Dalil lainnya terdapat pada QS. al-Taubah: 41, al-Baqarah: 195, dan Al- Shaff: 11.

[23] Lihat Widi Widodo dan Dedy Djefris, Moralitas…, hlm. 78.

[24] Lihat Widi Widodo dan Dedy Djefris, Moralitas…, hlm. 83.

[25] Imam Muslim, Shahih Muslim dalam Program al-Maktabah al-Syamilah. Juz. 9, hlm. 69.

[26] Imam al-Nawani, Syarhu al-Nawawi ‘ala Muslim dalam Program al-Maktabah al-Syamilah, juz. 6, hlm. 118.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s