PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Pendahuluan

Fenomena perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dalam beberapa dekade terakhir ini merupakan fenomena yang turut mengundang perhatian umat beragama di Indonesia khususnya, dan pada masyarakat dunia pada umumnya. Hal ini tak lepas berkembangnya paham pluralisme sebagai bentuk kebebasan dalam beragama dan bergaul dengan pemeluk agama yang berbeda untuk membentuk solidaritas yang kuat sebagai warga negara dan umat beragama.

Islam sebagai salah satu agama mayoritas penduduk Indonesia telah memuat aturan tentang pernikahan lintas agama yang melibatkan dua pihak yang berbeda “keyakinan”. Dalam Al-Qur’an dijelaskan tentang bagaimana proses pernikahan itu terjadi dan siapa saja yang boleh dinikahi. Akan tetapi terdapat batasan-batasan tertentu dimana penganut agama yang boleh dinikahi oleh umat Islam sendiri hanya mencakup dua agama pendahulunya yang sama-sama diturunkan melalui wahyu dari Tuhan yang sama yang dikenal dengan sebutan ahl al-kitab.

Dalil-dalil yang menjelaskan tentang aturan yang mengizinkan terjadinya pernikahan antara umat Islam dengan umat non Islam telah menginspirasi kaum kontemporer dengan bukunya yang cukup terkenal yaitu “Fiqih Lintas Agama” yang diterbitkan oleh Universitas Paramadina. Buku ini juga menerangkan tentang aturan-aturan fiqih dasar yang dimodifikasi sesuai tafsiran para penulisnya dengan menggunakan dalil-dalil ayat Al-Qur’an sehingga tercipta paham “Pluralisme” yang memungkinkan terjadinya pernikahan antara umat Islam dengan umat Yahudi dan Kristiani.

Sedangkan menurut sebagian besar pendapat ulama fiqih klasik dan modern, pernikahan antara umat Islam dengan non Islam merupakan hal yang diharamkan karena aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an dibatasi oleh waktu dan syarat tertentu.

Oleh karena itu, pernikahan beda agama merupakan salah satu bahasan yang cukup menarik untuk dijelaskan dalam memahami aturan-aturan pernikahan dalam konsep fiqih Islam baik itu dari pendapat yang membolehkan maupun dari pendapat yang mengharamkan.

Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang bisa dimaknai dengan akad, berkumpul, dan bersetubuh. Para ulama fiqih mendefiniskan makna pernikahan lebih mengarah kepada konteks hubungan biologis. menurut Wahbah al-Zuhaily, nikah adalah akad yang memperbolehkan terjadinya al-istimta’ (persetubuhan) antara dua orang yang berlawanan jenis dan berkumpul bersama selama mereka tidak termasuk orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi (mahram)[1] baik itu disebabkan oleh faktor keturunan, perkawinan, maupun sepersusuan.[2]

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja, yaitu menghalalkan seorang laki-laki untuk menyetubuhi seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang ataupun melakukan hal yang menyenangkan.[3]

Sedangkan dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1 ayat 2, perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun pengertian yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dinyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (miitsaaqan galiizhan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, penuh cinta, dan kasih sayang), sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an:

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum ayat 21).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan tidak bisa dilepaskan dari dua aspek, yaitu hubungan seksual (al-mihwar al-‘alaqah al-jinsiyah) seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Mu’minun ayat 57, dan hubungan sosial (al-mihwar al-‘alaqah al-ijtima’iyyah) yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah al-Nahl ayat 72, al-Furqan ayat 54, dan al-Nisa’ ayat 20-21.

Muhammad Syahrur turut menjelaskan bahwa pernikahan adalah kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan melakukan hubungan seksual, menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan, meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Ia juga menjelaskan bahwa perkawinan bukanlah hubungan yang menyangkut hubungan seksual semata-mata. Aktivitas seksual yang dilakukan dalam kehidupan keluarga sehari-hari tidak lebih dari 2% yang berarti masih terdapat 98% dari masa kehidupan bersama dalam perkawinan yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan melakukan akad yang berupa aktifitas-aktifitas dalam artian yang lebih luas.[4]

Sebagai penutup, M. Ali Hasan menjelaskan bahwa terdapat empat faktor tujuan terpenting di dalam perkawinan, yaitu menenteramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan latihan bertanggung jawab.[5]

Pernikahan Beda Agama

Dalam Al-Qur’an terdapat dua ayat yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Ayat yang pertama adalah surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ayat ini menjelaskan tentang larangan menikahi wanita musyrik bagi muslim laki-laki dan larangan menikahi laki-laki musyrik bagi wanita muslimah. Berdasarkan ayat ini, para ulama sepakat akan keharaman menikahi lawan jenis yang berbeda keyakinan (keimanan).

Sedangkan pada ayat kedua terdapat kebolehan untuk menikahi wanita ahl al-kitab sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah ayat 5).

Dalam memahami ayat ini, ulama berbeda pendapat, diantaranya:

  1. Menurut pendapat jumhur ulama baik Hanafi, Mali, Syafi’i, maupun Hanbali, seorang muslim laki-laki diperbolehkan menikah dengan wanita ahl al-kitab. Pendapat ini berdasarkan pada beberapa dalil, yaitu:
  2. Surah al-Maidah ayat 5.
  3. Pernikahan antara shahabah Usman bin Affan dengan Na’ilah binti al-Garamidah, seorang wanita Nasrani yang kemudian memeluk agama Islam, dan Huzaifah yang menikahi wanita Yahudi dari penduduk Madinah.
  4. Jabir pernah ditanya tentang pernikahan antara muslim laki-laki dengan wanita Yahudi atau Nasrani, beliau menjawab: “Kami pernah menikah dengan mereka pada waktu penaklukan Kufah bersama dengan Sa’ad bin Abi Waqqash.[6]
  5. Pendapat berbeda disampaikan oleh Abdull bin Umar, ia menjelaskan bahwa menikahi wanita ahl al-kitab tidak dibolehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang hukum menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, beliau menjawab: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kaum mukmin menikahi wanita musyrik, dan saya tidak mengetahui suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan, padahal Isa itu adalah salah satu dari hamba Allah”.
  6. Golongan Syiah Imamiyah dan Zaidiyah juga mengutarakan pendapat yang sama dengan Abdullah bin Umar yang dilandaskan pada dalil keumuman surah al-Baqarah ayat 221 dan surah al-Mumtahanah ayat 10.

Menurut Yusuf Qardhawi, pendapat yang paling kuat dan tepat mengenai hukum pernikahan beda agama (menikahi wanita ahl al-kitab) adalah pendapat jumhur ulama. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menimbulkan keinginan dalam diri wanita tersebut untuk memeluk Islam, mendekatkan hubungan antara umat Islam dengan ahl al-kitab, dan bentuk sikap toleransi serta pergaulan yang baik antara penganut dua agama tersebut.[7]

Disamping itu, Qardhawi juga menegaskan tentang aturan pokok dalam menikahi wanita non Islam, yaitu:

  1. Keadaan wanita tersebut benar-benar seorang ahl al-kitab, yaitu beriman kepada agama yang diturunkan dari Allah (Yahudi atau Nasrani). Persyaratan ini meliputi keimanan kepada Allah, para rasul, hari akhir. Jadi, kaum ateis maupun wanita-wanita yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak bisa dinikahi.
  2. Wanita tersebut adalah orang yang menjaga kehormatannya sebagaimana yang diungkapkan dalam surah al-Maidah ayat 5 dan surah al-Nisa’ ayat 25.
  3. Wanita tersebut bukan dari golongan kaum yang memusuhi Islam.

Muhammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa pernikahan dengan wanita yang berbeda agama dapat dilaksanakan untuk kepentingan politik dan dakwah Islam. Akan tetapi, bagi laki-laki yang lemah imannya tidak diizinkan untuk menikahi wanita non muslimah, khusunya wanita Eropa pada saat ini.[8]

Ahl Al-Kitab

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pernikahan beda agama antara muslim dan non muslim dikhususkan bagi kaum laki-laki dengan wanita ahl al-kitab. Hal ini berimplikasi pada orang yang diperbolehkan untuk menikah terbatas pada kaum laki-laki saja dan orang yang boleh dinikahi terbatas pada wanita dari golongan ahl al-kitab. Implikasi ini mengandung aturan hukum dimana wanita muslim dilarang menikahi laki-laki non muslim dan muslim laki-laki dilarang menikahi wanita selain dari golongan ahl al-kitab.

Adapun pengertian dari ahl al-kitab dijelaskan oleh para ulama dalam beberapa pendapat, yaitu:

  1. Menurut Imam Syafi’i, ahl al-kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israel, tidak termasuk di dalamnya bangsa lain walaupun menganut agama yang sama. Beliau menjelaskan bahwa pembatasan ini disebabkan karena Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Israel, bukan manusia seluruhnya.
  2. Menurut Imam Abu Hanifah, ahl al-kitab adalah semua orang yang beriman kepada salah satu Nabi atau Kitab suci dan tidak terbatas pada golongan Yahudi dan Nasrani. Hal ini memiliki implikasi bahwa siapapun yang beriman baik itu kepada Ibrahim dan suhufnya, Daud dan Zaburnya, maupun nabi-nabi sesudahnya termasuk dalam golongan ahl al-kitab.
  3. Sebagian ulama salaf menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang diyakini sebagai kitab suci yang diwahyukan Allah kepada para Nabi termasuk ke dalam golongan ahl al-kitab seperti golongan Majusi. Al-Maududi menambahkan bahwa pendapat para ulama ini telah diperluas oleh para mujtahid kontemporer hingga mencakup penganut agama Hindu dan Budha. Oleh karena itu, wanita dari agama-agama tersebut boleh dinikahi dikarenakan memiliki kitab suci.[9]

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penafsiran tentang surah al-Maidah ayat 5 serta pendapat jumhur ulama mengizinkan terjadinya pernikahan beda agama dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, sebagian besar para ulama fiqih kontemporer khususnya para kiyai pesantren di Indonesia melarang terjadinya pernikahan tersebut karena dikhawatirkan akan mengganggu psikologi anak dan menjerumuskan orang-orang yang lemah imannya serta sulitnya ketentuan hukum di Indonesia dalam melaksanakan proses pernikahan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan antar agama tidak dilarang di dalam Al-Qur’an sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Maidah ayat 5. Pernikahan yang dilarang adalah pernikahan antara umat Islam dengan kaum musyrik.

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Sebagian ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan sebagian yang lain ada yang melarang. Perbedaan pendapat ini tidak lepas dari berbedanya penafsiran para ulama terhadap Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 5 dan cakupan kata ahl al-kitab dalam memahami golongan mana saja yang boleh dinikahi.

Adapun pendapat ulama yang mengizinkan terjadinya pernikahan dengan wanita ahl al-kitab memandang bahwa pernikahan tersebut sebagai bentuk dakwah dalam Islam. Sedangkan para ulama yang melarang pernikahan ini memandang bahwa keyakinan yang berbeda akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.

[1] Sebenarnya hal yang cukup mengganggu tentang sebutan bagi orang yang diharamkan untuk dinikahi. Dalam bahasa Arab, kata yang digunakan adalah mahram, bukan muhrim sebagaimana yang sering digunakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia karena  kata muhrim memiliki arti “Orang yang berihram”.

[2] Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 38

[3] Dr. H. Amiur Nuruddin, MA dan Drs. Azhari Akmal Tarigan, M. Ag, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm. 39.

[4] Dr. Ir. Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004, hlm. 436.

[5]  M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Hadits, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 7.

[6] M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah al-Hadits, hlm. 11.

[7] Dr. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 587.

[8] Prof. Dr. Umar Shihab, MA, Kontekstualitas Al-Qur’an: Kajian Tematik Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an, Jakarta: Paramadina, Vol. III, 2005, hlm. 322.

[9] Prof. Dr. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, tt, hlm. 366.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s