SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Kemunculan Filsafat Hukum Islam

Secara umum hukum Islam memiliki makna segala upaya yang dilakukan para ahli fiqh dalam menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya pada saat itu. Selain itu hukum Islam didefinisikan dalam dua hal, yaitu syari’at dan fiqih.

Syari’at adalah segala khitab (ketentuan) Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia selain akhlak atau amaliyah manusia. Pada awalnya kata syari’ah ini dimaknai sebagai agama seperti yang tercantum dalam surah Asy Syura ayat 13. Pada perkembangannya kata tersebut mengalami penyempitan makna yang oleh para ulama kemudian didefinisikan sebagai hukum amaliyah yang berbeda menurut perbedaan yang dibawa para Rasul yang membawanya dan orang lain yang datang kemudian untuk mengoreksi  hukum yang terdahulu. Qatadah mengartikan kata syari’at sebagai hal-hal yang menyangkut kewajiban, batasan-batasan perintah dan larangan selain akidah, hikmah-hikmah dan ibarat-ibarat yang tercakup di dalam agama. Sedangkan menurut Muhammad Syaltut, syari’at adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hambanya agar diikuti dalam hubungannya kepada Allah dan hubungan manusia sesamanya. Adapun menurut Farouk Abu Zaid, syariat adalah apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan nabi-Nya.[1]

Adapun kata fiqih secara bahasa memiliki makna menegetahui sesuatu dan memahaminya secara baik.[2] Sedangkan menurut Abu Zahrah, fiqih adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah  yang dikaji dari dalil-dalil yang terperinci.[3] Menurut al-Amidi, fiqih berarti ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat Furu’iyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal (dalil-dali).[4] Dari definisi diatas, fiqih dapat dipahami sebagai:

  1. Ilmu tentang syara’
  2. Membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah furu’iyyah (praktis dan bercabang).
  3. Pengetahuan tenntang hukum syara’ didasarkan pada dalil tafsili yaitu Al-Qur’an dan Hadis.
  4. Digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal mujtahid.[5]

Adapun definisi filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan menggunakan metode filsafat. Sedangkan menurut Azhar Ba’asyir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan radikal tentang hukum Islam. Secara umum filsafat hukum Islam dimadefiniskan sebagai pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya; atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di muka bumi untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diketahui bahwasanya filsafat hukum Islam telah lahir sejak masa Rasulullah saw. Hal ini disebabkan filsafat hukum islam itu sendiri diidentikkan dengan ijtihad seseorang dalam menetapkan sebuah hukum yang dilandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis. Kemunculan filsafat ini diawali ketika Rasulullah mengizinkan Mu’az bin Jabal untuk berijtihad sesuai dengan sabdanya:

“Diriwayatkan dari Mu’az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw. ketika berkeinginan untuk mengutus Mu’az ke Yaman, Beliau bertanya: ”Apabila dihadapkan padamu suatu kasus hukum, bagaimanakah cara anda memutuskannya?” Mu’az menjawab: “Saya akan memutuskannya berdasarkan Al-Qur’an”. Nabi bertanya lagi: “Jika Kasus tersebut tidak anda temukan di dalam Al-Qur’an?” Mu’az menjawab : “Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah” Nabi bertanya lagi: “Jika kasus tersebut tidak terdapat di dalam Sunnah dan Al-Qur’an?” Mu’az menjawab: “Aku akan berijtihad dengan seksama”. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’az dengan tangannya seraya berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhai-Nya”. (HR. Abu Daud).[6]

Setelah Nabi saw wafat, pemikiran filsafat (ijtihad) ini dilanjutkan oleh para sahabat terutama oleh Umar bin Khattab yaitu dengan menghapuskan hukum potong tangan bagi pencuri, zakat bagi muallaf, dan lain-lain yang disesuaikan dengan keadaan umat pada masa itu.

Perkembangan Filsafat Hukum Islam

Kegiatan penelitian terhadap hukum Islam telah banyak dilakukan oleh para ulama yang dikenal dengan sebutan ushul fiqh. Ulama generasi awal yang sudah melakukan kegiatan ijtihad ini dikenal dengan sebutan imam empat mazhab, yaitu Malik ibn Anas, Abu Hanifah, Asy-Syafi’iy dan Ahmad bin Hambal.

Kegiatan filsafat hukum Islam ini terus berlanjut oleh generasi berikutnya. Al-Juwaini yang dikenal sebagai ulama ushul fiqh generasi awal menekankan pentingnya memahami maqashid al-syariah (tujuan hukum) dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya.[7] Kemudian ia mengaitkan tujuan hukum tersebut dalam kaitannya pada pembahasan ‘illah dalam masalah qiyas. Menurut pendapatnya, dalam kaitan dengan ‘illah, ashl dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan makramat.

Kerangka berpikir al-Juwaini diatas dikembangkan oleh muridnya al-Ghazali. Dalam kitabnya Syifa’ al-Ghalil, Ghazali menjelaskan maksud syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-mashlahiyat dalam qiyas. Sementara dalam kitabnya yang lain ia membicarakannya dalam pembahasan istishlah. Menurut al-Ghazali, mashlahat adalah memelihara maksud al-Syar’i (pembuat hukum). Kemudian ia memerinci mashlahat itu menjadi lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[8]

Pada era sekarang, kegiatan berfilsafat (ijtihad) dalam hukum Islam ini telah dinaungi dalam sebuah organisasi keislaman yang bertugas mencari ketetapan hukum terhadap masalah-masalah baru yang terdapat di dalam masyarakatnya. Pada masyarakat Indonesia, proses ijtihad ini dilakukan oleh organisisai Islam yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan baru yang muncul di kalangan umat Islam di Indonesia. Dalam menetapkan hukum, MUI menggunakan suatu istilah yang disebut dengan fatwa, yaitu keputusan atau ketetapan hukum baru terhadap permasalahan yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’an, hadis, maupun kitab-kitab hukum Islam terdahulu agar terpeliharanya keamanan dan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan limafungsi dan peran utama MUI yaitu:

  1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
  2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
  3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
  4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
  5. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. M. Sahal Maffudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.[9]

Dalam menegakkan hukum Islam di Indonesia, MUI menggunakan mufti untuk memberikan fatwa. Adapun contoh fatwa yang diberikan MUI sebagai proses ijtihad dalam hukum Islam yaitu: fatwa MUI tentang bunga yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Hal ini disebabkan karena pada zaman Nabi saw lembaga pengatur keuangan sdengan sistem ekonomi seperti bank belum ada. Berdasarkan Al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas, empat landasan dasar dalam pengambilan hukum Islam di Indonesia, MUI memutuskan bahwasanya Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

 

Proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh MUI pada masalah diatas adalah proses dari berfilsafat dalam hukum Islam karena kasus tersebut belum terdapat pada masa Nabi saw.[10]

[1]  Isma’il Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 12-13.

[2]  Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakarya, Mu’jam Muqayyis al-Lughah (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), jilid 2, hal. 442.

[3]  Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal. 56.

[4][4]  Saifudin al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam (Kairo: Muassasah al-Halabiy, 1967), Jilid 1, hal. 68.

[5]  Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 9.

[6]  Abu Dawud, Sunan Abu Dawud (Dar al-Fikr), juz 3, hal. 303.

[7]  Al-Juwaini, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh (Dar al-Anshar, 1979), jilid 1, hal. 295.

[8]  Al-Ghazali, al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul (Kairo: Sayyid al-Husein), hal. 250.

[9]  http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53

[10]  Lihat juga http://almanaar.wordpress.com/2008/04/16/fatwa-mui-tentang-bunga-bank/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s